Sleman– Bidang Kajian Microeconomics Dashboard FEB UGM bekerja sama dengan MEP FEB UGM menyelenggarakan kegiatan sharing session ke-6. Tema kali ini yaitu “Raising Representation? Gender dan Village Budgeting Reforms In Indonesia” dengan narasumber Eitan Paul, Ph.D. Candidate in Public Policy University of Michigan. Acara sharing sessions dibuka oleh Akhmad Akbar Susamto M.Phil., Ph.D selaku Kaprodi MEP FEB UGM yang diselenggarakan secara hybrid, Senin (8/8).
Eitan Paul memaparkan hasil disertasinya terkait kesetaraan gender dalam kegiatan musyarawah desa dan proses keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di perangkat desa. “Perempuan jarang diundang dalam kegiatan desa di mana terdapat batasan gender dalam pekerjaan dan pendidikan yang membatasi perempuan dalam berpolitik di pemeritahan desa,” ungkap Eitan Paul berdasarkan hasil temuannya. Sejak adanya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, musyawarah desa wajib melibatkan tokoh agama, petani/nelayan, kelompok perempuan, kelompok rentan. Namun kenyataannya, dari warga desa biasa yang diundang hanya 20% warga desa laki-laki dan 8% warga desa perempuan. Selain itu, APBDes sebagian besar digunakan untuk pembangunan infastrukur.
Dalam penelitian ini, Eitan Paul memberikan 2 (dua) rekomendasi. Rekomendasi pertama fokus yang lebih besar untuk mengundang perempuan sebagai perwakilan warga desa biasa dalam kegiatan musyawarah desa. Paul memberikan 2 masukkan: (a). pemerintah desa mengundang lebih banyak perempuan yang warga biasa (bukan tokoh masyarakat) di musrenakeren, (b) pemerintah desa dapat mewajibkan tokoh masyarakat perempuan untuk bertemu dengan warga desa biasa perempuan sebelum musrenakeren untuk mengumpulkan gagasan. Rekomendasi kedua, memberikan insentif bagi pengambil keputusan dalam mengubah prioritas masukan pertama, membuat gagasan dari musrenakeren (atau sebagian dirinya) mengikat, contoh kedua, sistem reservasi gender untuk kepala desa (adanya jumlah wajib persentase minimum kades perempuan seperti di India). (mep)
